BERITA TERBARU

Ahmad Syaikhu: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan

0
Jakarta– Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyinggung terkait penegakan hukum dan HAM pada sambutannya dalam momen tasyakuran 19 tahun Partai Keadilan Sejahtera, Selasa (20/4/2021). Ia menegaskan penegakan hukum bukan berlandaskan kepentingan kekuasaan, tetapi semangat untuk melindungi hak-hak warganya. “Supremasi hukum adalah ayah kandung keadilan. Perlindungan HAM adalah ibu kandungnya. Penegakan hukum dan HAM adalah dua sisi dari mata uang sama dari keadilan,” Kata Syaikhu. “Hukum harus tegak dengan landasan perlindungan HAM. Karena penegakan hukum tidak bersumber dari kepentingan kekuasaan tetapi karena semangat ingin melindungi hak-hak asasi warganya,” lanjutnya. Ia juga mengatakan, Indonesia sebagai negara hukum, harus tegak dan berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan justry bukan justru berpihak kepada kekuasan. “Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Hukum harus tegak dan berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat bukan kepada kekuasaan dan pendukung kekuasaan,” tegasnya. Syaikhu menegaskan, penegak hukum jangan mempermainkan rasa keadilan rakyat hanya demi kepentingan dan melanggengkan kekuasan semata. “Jangan sekali-kali penegak hukum mempermainkan rasa keadilan rakyat untuk kepentingan kekuasaan dan pendukung kekuasaan. Dan  jangan sekali-kali kekuasaan mengintervensi penegakan hukum untuk kepentingan kekekuasaan semata. Jangan lukai rasa keadilan rakyat demi melanggengkan kekuasaan,” ujar Syaikhu.

Anggota Fraksi PKS Minta Bank NTB Syariah Perluas Kredit Sektor Produktif

0
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat ( DPRD Prov. NTB)  mendorong Bank NTB Syariah memperluas kreditnya di sektor produktif.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi, Senin, (19/04/2021) mengatakan, sejauh ini pertumbuhan kredit bank NTB Syariah masih beredar pada sektor konsumtif yang berasal dari pemerintah seperti ASN.
Alhamdulilah sekarang pertumbuhan kredit produktifnya (Bank NTB Syariah, red) tumbuh tapi memang masih belum terlalu progesif,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mendorong bank NTB Syariah untuk memperluas kreditnya di segmen produktif dengan menyasar sektor-sektor swasta, sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan UMKM.
“Nah sekarang kita dorong bank NTB Syariah memperlebar kredit produktif nya ke sektor riil, dengan mensuport petani, peternak, UMKM, pedagang, supaya  mereka bisa tumbuh dengan baik. Nah sektor-sektor itu yang  kita support untuk disentuh oleh bank NTB Syariah,” katanya.
Selain itu, politisi PKS ini juga meminta, agar bank NTB Syariah terus memperbaiki dan meningkatkan sistem management dan sistem pelayanannya. Menambah  jumlah outlet di tempat-tempat yang strategis seperti pasar untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan kredit.
“Jangan sampai bank NTB Syariah kalah oleh bank yang dari luar (bank Bali, red) , karenanya sistem digitalnya harus terus diperbaiki dan ditingkatkan supaya pelayanannya lebih baik dan lebih mudah,” tandasnya.

Terus Melayani dan Membela Rakyat, PKS Optimis Raih 10 Kursi DPRD dan Bupati Lombok Barat

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lombok Barat optimis dapat meraih 10 kursi DPRD pada pemilu 2024 mendatang. Tidak hanya itu, PKS juga targetkan mengusung calon dan memenangkan pilkada bupati Lombok Barat yang juga direncanakan dihelat pada tahun yang sama. Hal tersebut disampaikan Hj. Nurul Adha, S.Th.I, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Lombok Barat pada acara penutupan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) partainya di sebuah hotel di kawasan Senggigi, Senin 12 April 2021. Rakerda PKS Lombok Barat berlangsung selama 2 hari, tanggal 11-12 April 2021. “Rakerda PKS Lombok Barat menghasilkan beberapa amanat dan rekomendasi untuk jajaran pengurus DPD PKS Lombok Barat, target kita di tahun 2024 akan mengusung dan memenangkan kader PKS sebagai Bupati Lombok Barat”, ujar Nurul. Nurul yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Lombok Barat mengatakan, untuk mencapai terget tersebut, partainya harus meraih 10 kursi DPRD sebagai syarat minimal pengajuan calon bupati ke KPUD. “Oleh karena itu, untuk mewujudkan amanah tersebut, maka DPD PKS Lobar, harus memenangkan Pemilu 2024 dengan capaian perolehan 9+1 atau 10 kursi. Karena itu adalah tiket menuju Pilkada 2024 yang akan mengusung kader partai”, ujarnya. Sebagai informasi, saat ini PKS Lombok Barat menempatkan 5 orang wakilnya di DPRD. Sehingga harus ada penambahan 5 kursi lagi untuk mencapai target tersebut. Target ini memang sesuai dengan yang ditetapkan DPP PKS yaitu perolehan 15% suara atau setara dengan 10 kursi DPRD Lombok Barat. Lebih lanjut Nurul menjelaskan, target itu adalah untuk semakin mengokohkan PKS sebagai partai Islam yang rahmatan lil alamin, dan terus memberikan pelayanan dan pembelaan kepada rakyat. Untuk itu PKS juga akan melakukan perekrutan 13 ribu orang kader baru.

Pilgub NTB Mundur 2024, PKS Siapkan Skenario Politik

0

Mataram (Suara NTB) – Jika tidak ada revisi undang-undang Pilkada, maka pelaksanaan Pilgub Provinsi NTB akan ditarik mundur menjadi tahun 2024. Sehingga akan ada jeda satu tahun dari berakhirnya masa jabatan Gubernur NTB yang selesai di tahun 2023.

Kekosongan kursi orang nomor satu di NTB itu kemudian akan diisi oleh Pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk dari pemerintah pusat. Sejumlah partai politik pun sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk mengantisipasi perubahan dinamika politik yang akan terjadi dalam masa jeda satu tahun itu.

PKS salah satu yang sudah mulai merancang skenario politik untuk menyikapi mundurnya Pilgub NTB tersebut. Sebab ada kehawatiran tingkat elektabilitas Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah akan terkikis dalam masa jeda satu tahun itu, jika tidak dikelola dengan baik.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW PKS NTB, Sembirang Ahmadi yang dikonfirmasi Suara  NTB mengatakan pihaknya sangat menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, PKS sudah menyiapkan langkah-langkah politik untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di masa jeda satu tahun itu.

“Tentu kalau tidak ada revisi, maka Pilgub NTB tetap akan digelar tahun 2024, artinya akan ada masa jeda sekitar satu tahun, yang akan diisi oleh Plt, karena masa jabatan gubernur berakhir tahun 2023. Nah kita di PKS sudah mengantisipasi hal itu, masa satu tahun itu kita sudah siapkan program-program,” ungkapnya.

Dengan demikian PKS tidak sedikitpun memiliki rasa khawatir terhadap elektabilitas Bang Zul. “Saya kira PKS sudah membuktikan diri sebagai sebuah partai politik yang memiliki mesin politik yang cukup baik, soliditas struktur yang bagus. Sehingga meskipun ada jeda setahun itu, insya Allah kami yakin PKS akan kembali memenangkan (Pilgub NTB) itu,” katanya.

Ditegaskan Sembirang, salah satu kunci dalam memenangkan sebuah kontestasi Pilkada yakni, harus memiliki mesin politik yang kuat. Pasalnya jabatan Gubernur tersebut merupakan buah dari sistem kerja politik yang baik.

“Gubernur itu kan sebuah produk dari sistem politik partai yang solid, yang kokoh, kuat dan kompak. Jadi prinsipnya kita adalah memperbaiki mesin politik partai ini agar tetap bisa dalam keadaan siap berlari kencang, dan itu tugas kami sebagai pengurus ini tetap memelihara itu,” katanya.

Oleh karena itu, mulai dari sekarang pihaknya akan makin meningkat kerja-kerja politik kepada masyarakat. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap partai makin tumbuh kuat. Dengan demikian, dukungan masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik untuk tetap mendukung Bang Zul pada Pilgub 2024 mendatang. (ndi)

Sumber: Suara NTB

PKS Serahkan SK Dukungan untuk HARUM

Selong – PKS Lombok Timur secara resmi memberikan dukungannya kepada H. Haerul Warisin & H.Machsan Ridwainy (HARUM) sebagai pasangan calon di Pilbup Lombok Timur 2018 mendatang. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan tentang kemana arah dukungan PKS yang selama ini menjadi pertanyaan di masyarakat. Penyerahan Surat Keputusan dukungan kepada Paket HARUM ini berlangsung di Aula Kantor DPD PKS Lombok Timur, Ahad 05 November 2017. SK diserahkan oleh Ketua Departemen Pemenangan Pemilu dan Pemilukada DPP PKS, Suryadi Jaya Purnama ST kepada Calon Bupati Lotim 2018, H. Haerul Warisin yang langsung disambut pekik takbir oleh ratusan orang yang berasal dari struktur DPD, DPC, DPRa PKS Se-Lombok Timur. Suryadi Jaya Purnama atau dipanggil akarab SJP mengatakan bahwa dukungan PKS ini telah melalui proses komunikasi yang cukup panjang dengan memperhatikan kapasitas dan elektabilitas tiap calon, sehingga diputuskan ini adalah pilihan terbaik untuk Lombok Timur.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Lotim, Murnan Harits dalam sambutannya menyatakan bahwa seluruh Struktur PKS Lotim dan ribuan kader PKS Lombok Timur sudah siap memenangkan pasangan HARUM di Pilkada serentak 2018 nanti. Senada dengan itu, Ketua DPW PKS NTB, H.Abdul Hadi menegaskan bahwa tidak ada lagi diskusi tentang arah dukungan, semua elemen PKS Lombok Timur termasuk para Anggota Dewan harus totalitas memenangkan pasangan HARUM. Dalam orasi politiknya, H.Haerul Warisin menunjukkan penguasaannya terhadap solusi masalah di Lotim. Beberapa kebijakan yang merupakan idenya adalah pembangunan Kantor Imigrasi yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sebulumnya harus membayar jutaan rupiah karena pengurusannya ke Mataram, kini cukup ratusan ribu. Beliau menambahkan bahwa sektor pertanian akan mendapat perhatian lebih besar terutama pada ikhtiar-ikhtiar strategis guna meningkatkan kesejahteraan petani. “Ini bukan sekedar janji, karena saya memahami betul hal ini sehingga dengan menjadi Bupati, saya bisa memaksimalkannya. Dan dukungan PKS menambah keyakinan saya untuk memenangkan pertarungan ini”, tegas beliau yang masih menjabat sebagai Wabup saat ini. Acara penyerahan SK dukungan ini, kemudian diakhiri dengan siaran konfrensi pers yang diliput oleh wartawan dari berbagi media cetak dan elektronik. (Humas PKS Lotim)

Demi Kemanusiaan, PKS NTB Bentuk Crisis Center For Rohingya

Mataram, Sekretaris Umum DPW PKS NTB Uhibbussa’adi, ST menyatakan pihaknya telah membentuk pusat krisis untuk Rohingya, yang disebut Crisis Center For Rohingya (CC4R). Hal ini adalah tindak lanjut instruksi Presiden PKS DR. H. M. Sohibul Iman dalam menyikapi tindakan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. “ini adalah sikap kita demi kemanusiaan, terlebih lagi yang menjadi korban adalah saudara muslim kita disana” ungkap Uhib. Pria berkacamata ini juga menyayangkan pemerintah Myanmar yang melakukan pembiaran terhadap tindakan militernya. “Disana ada Aung San Su Kyi peraih pernghargaan nobel perdamaian, tapi ia sebagai penguasa de facto seperti menutup mata terhadap peristiwa ini. Karena itulah kemudian PKS merasa perlu untuk membentuk CC4R” tegasnya. Crisis Center For Rohingya ini selanjutnya akan bekerja untuk menggalang dana dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada muslim Rohingya.

Kader PKS Sumbawa bersiap sambut Ramadhan

Ahad, 21 mei 2017 DPD PKS Kab. Sumbawa mengadakan kajian Tarhib Ramadhan. Kajian tarhib Ramadhan ini bertempat di halaman kantor DPD PKS Kab. Sumbawa dihadiri oleh ratus peserta baik Ibu-ibu maupun bapak bapak. Tujuan diadakan acara persiapan ramadhan ini adalah untuk mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadhan.Kajian tarhib Ramadhan ini dihadiri oleh ketua DPD PKS Kab. Sumbawa beserta jajaran nya. Pada saat sambutan ketua DPD pak M Takdir menjelaskan bahwa sangat perlunya persiapan diri dalam menyambut Ramadhan, sehingga bisa maksimal dalam beribadah dalam bulan suci ramadhan. Pada kesempatan tersebut ketua DPD sekaligus membuka serangkaian Agenda Ansitoh Ramadhan DPD PKS Kabupaten Sumbawa.

Susun program kerja 2017, PKS Sumbawa gelar Rapat Koordinasi Daerah

0
Rapat Koordinasi PKS Sumbawa targetkan struktur kepengurusan hingga tingkat desa/kelurahan
DPD PKS Kabupaten Sumbawa, menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) tahun 2017 pada Ahad, 9 April. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula SMKN 1 Sumbawa ini bertujuan untuk menyusun program kerja dalam Menyongsong tahun kerja 2017. Tema yang diusung dalam Rakorda 2017 kali ini adalah “Kokoh Berkhidmat Untuk Rakyat”. Rakorda ini diikuti oleh seluruh DPC Se-Kabupaten Sumbawa. Menurut ketua DPD PKS Sumbawa, “rakorda ini disamping untuk menyusun program kerja, juga untuk mensucikannya pengurus DPD PKS Sumbawa dari tingkat DPD hingga Ranting desa dan kelurahan”. Rakorda DPD PKS Sumbawa di tutup dengan penandatanganan Pakta Integritas seluruh ketua DPC PKS Se-Kabupaten Sumbawa, yang isinya komitmen dalam mensukseskan program kerja PKS Sumbawa.

Wujudkan Good Party Governance, PKS Kota Mataram adakan Training Manajemen Kesekretariatan dan Sistem Dokumen

PKS Kota Mataram – Untuk memperluas wawasan dan kemampuan dalam manajemen partai secara professional, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Mataram melalui Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Profesi mengadakan Training Manajemen Kesekretariatan dan Sistem Dokumen, rabu (29/03) kemarin. Kegiatan diadakan di ruang rapat pleno DPD PKS Kota Mataram di jalan Gajah Mada No 99X Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang di ikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari para sekretaris bidang DPD dan DPC PKS se Kota Mataram. Ketua Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Profesi DPD PKS Kota Mataram, Rahmat Mustakim, menjelaskan pelatihan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan para sekretaris agar lebih profesional dan mampu memajukan keberadaan PKS sebagai partai dakwah yang modern dan transparan. Pada pelatihan ini para sekretaris akan dibekali dengan pemahaman tentang bagaimana meningkatkan peran seorang sekretaris dalam mengelola sebuah organisasi, memahami kaidah-kaidah komunikasi, hambatan-hambatan berkomunikasi, dan juga praktek melakukan komunikasi yang efektif dan tepat sasaran. “Seorang sekretaris harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan lisan maupun tulisan, sopan dan santun dalam menjawab telepon, menerima tamu ataupun membuat reservasi/janji, agar tidak menyinggung perasaan mitra atau tamu dari pimpinan partai” “Bagaimana membuat laporan, surat menyurat, memo, formulir pesanan dan mengelola arus keluar masuknya surat untuk menghindari timbulnya kekacauan arus informasi yang dapat mengakibatkan kerugian waktu, pikiran, dan material pada partai” lanjut beliau. “Bagaimana dokumen-dokumen tersebut harus disimpan secara sistematis agar dapat ditemukan dengan cepat setiap saat sesuai dengan pedoman pengarsipan yang digunakan” paparnya di sela-sela rehat pelatihan. Dengan mengikuti pelatihan Manajemen Kesekretariatan dan Sistem Dokumen nantinya para peserta diharapkan memahami tugas dan fungsi kewenangan dalam berorganisasi, wewenang yang lebih proporsional dalam menghadapi perbedaan pandangan, ide dan pemikiran yang dimiliki oleh setiap kader-kader partai, keluwesan dalam berinteraksi baik dengan pihak internal maupun eksternal serta kompetensi yang tinggi terhadap sistem manajemen modern dalam mengembangkan visi dan misi partai ke depan. (AA)

PKS Lombok Tengah Cetak 100 Murobbi Baru

Bidang Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Lombok Tengah – NTB menyelenggarakan kegiatan “Persiapan dan Peningkatan Kapasitas Murobbi”. Dengan mengambil tema “Menjadi Murobbi Sejati Meraih Ridho Ilahi”, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Murobbi (Pembina) kegiatan pekanan rutin partai, baik dari sisi kapasitas ilmu maupun kapasitas menejerial. Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Lombok Tengah M. Jabir mengatakan kegiatan ini juga ditujukan untuk mencetak 100 pembina baru di wilayah dakwah Kabupaten Lombok Tengah. Jabir juga mengatakan bahwa untuk tahun ini (2017) PKS Lombok Tengah menargetkan 700 kader baru. Untuk memaksimalkan hasil dari kegiatan ini, Bidang Kaderisasi DPD PKS Lombok Tengah mendatangkan pembicara nasional, Ust. Apud Kusyairi, sebagai pemateri. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari (sabtu-ahad, 15-16 April 2017).